SISTEM EKONOMI INDONESIA
A. Pengertian Sistem
Sistem berasal dari bahasa Latin (systēma) dan bahasa Yunani (sustēma) adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, di mana suatu model matematika seringkali bisa dibuat.
Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak, contoh umum misalnya seperti negara. Negara merupakan suatu kumpulan dari beberapa elemen kesatuan lain seperti provinsi yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu negara di mana yang berperan sebagai penggeraknya yaitu rakyat yang berada dinegara tersebut.
Kata "sistem" banyak sekali digunakan dalam percakapan sehari-hari, dalam forum diskusi maupun dokumen ilmiah. Kata ini digunakan untuk banyak hal, dan pada banyak bidang pula, sehingga maknanya menjadi beragam. Dalam pengertian yang paling umum, sebuah sistem adalah sekumpulan benda yang memiliki hubungan di antara mereka.
B. Sistem Ekonomi dan Sistem Politik
a. Sistem Ekonomi
Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu boleh memiliki semua faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut di pegang oleh pemerintah. Kebanyakan sistem ekonomi di dunia berada di antara dua sistem ekstrem tersebut.
Selain faktor produksi, sistem ekonomi juga dapat dibedakan dari cara sistem tersebut mengatur produksi dan alokasi. Sebuah perekonomian terencana (planned economies) memberikan hak kepada pemerintah untuk mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi hasil produksi. Sementara pada perekonomian pasar (market economic), pasar lah yang mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi barang dan jasa melalui penawaran dan permintaan.
Ø Pengertian Sistem Ekonomi Menurut Pendapat Para Ahli
Terdapat pendapat para ahli yang mendefinisikan pengertian sistem ekonomi yaitu sebagai berikut :
v Gilarso (1992: 486) : Menurut pendapat Gilarso, pengertian sistem ekonomi adalah keseluruhan tata cara untuk mengoordinasikan perilaku masyarakat (para produse, konsumen, pemerintah, bank, dan sebagainya) dalam menjalankan kegiatan ekonomi (produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan sebagainya) sehingga terbentuk satu kesatuan yang teratur dan dinamis, dan kekacauan dapat dihindari.
v Gregory Grossman dan M. Manu : Menurut Gregory Grossman dan M. Manu, pengertian sistem ekonomi adalah sekumpulan komponen-komponen atau unsur-unsur yang terdiri dari atas unit-unit dan agen-agen ekonomi, serta lembaga-lembaga ekonomi yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi melainkan juga sampai tingkat tertentu yang saling menopang dan mempengaruhi.
v McEachern : Pengertian sistem ekonomi menurut McEachern adalah seperangkat mekanisme dan institusi untuk menjawab pertanyaan apa, bagaimana , dan untuk siapa barang dan jasa diproduksi (what, how, dan for whom).
v Chestesr A Bermand : Menurut Chester A Bermand, pengertian sistem ekonomi adalah suatu kesatuan yang terpadu yang secara kolestik yang di dalamnya ada bagian-bagian dan masing-masing bagian memiliki ciri dan batas tersendiri.
v Dumatry (1996) : Pengertian sistem ekonomi menurut Dumatry adalah suatu sistem yang mengatur dan terjalin hubungan ekonomi antar sesama manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu ketahanan.
Ø Fungsi Sistem Ekonomi
Dari berbagi sistem ekonomi yang ada di dunia ini mempunyai fungsi dalam perekonomian, di antaranya adalah sebagai berikut :
1. Menyediakan perangsang untuk berproduksi
2. Menyediakan cara/metode untuk mengkoordinasi kegiatan individu dalam suatu perekonomian
3. Menyediakan mekanisme tertentu agar pembagian hasil produksi di antara anggota masyarakat dapat terlaksana sebagaimana mestinya.
Ø Kriteria Sistem Ekonomi
Setiap negara pasti mendambakan pertumbuhan ekonomi yang baik dan stabil. Agar cita-cita tersebut dapat terwujud terdapat kriteria-kriteria yang dimiliki apabila suatu sistem ekonomi dapat dikatakan relatif baik adalah sebagai berikut :
1. Apakah sistem ekonomi yang bersangkutan memberikan kemungkinan untuk mencapai standar kehidupan yang tinggi?
2. Apakah memungkinkan bagi suatu pertumbuhan ekonomi yang stabil?
3. Apakah sistem ekonomi tersebut menghormati kebebasan ekonomi para individu secara wajar?
4. Apakah sistem perekonomian tersebut memberikan kepastian ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat?
5. Apakah sistem ekonomi tersebut menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa yang sesuai dengan kebutuhan para konsumen?
6. Apakah sistem ekonomi tersebut menunjukan adanya pembagian pendapatan yang memadai?
Ø Macam-Macam Sistem Ekonomi
Terdapat berbagai macam sistem ekonomi yang dianut di berbagai negara di dunia ini antara lain sebagai berikut...
1. Sistem Ekonomi Tradisional : Sistem ekonomi tradisional ialah suatu sistem ekonomi dalam organisasi kehidupan ekonomi berdasarkan kebiasaan, tradisi masyarakat secara turun-temurun yang mengandalkan faktor produksi apa adanya.
a. Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional
· Belum terdapat pembagian kerja yang jelas.
· Bergantung pada sektor pertanian/agraris.
· Memiliki ikatan tradisi sifatnya kekeluargaan, sehingga bersifat kurang dinamis.
· Teknologi produksi sederhana.
b. Kebaikan sistem ekonomi tradisonal
· Menimbulkan rasa kekeluargaan dan kegotongroyongan masing-masing individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
· Pertukaran secara barter dilandasi rasa kejujuran daripada mencari keuntungan.
c. Keburukan sistem ekonomi tradisional
· Masyarakat dengan pola pikir statis
· Hasil produksi yang terbatas sebab hanya menggantungkan faktor produksi alam dan tenaga kerja secara apa adanya.
2. Sistem Ekonomi Terpusat/Komando (Sosialis) : Sistem ekonomi terpusat adalah sistem ekonomi di mana pemerintah memiliki kekuasaan yang dominan pada pengaturan kegiatan ekonomi. Penguasaan dilakukan melalui pembatasan-pembatasan terhadap kegiatan ekonomi yang dikerjakan oleh anggota masyarakat. Negara yang menganut sistem ekonomi terpusat antara lain: Rusia, RRC, dan negara-negara Eropa Timur (bekas negara Uni Soviet).
a. Ciri-ciri sistem ekonomi terpusat
· Seluruh kegiatan perekonomian diatur dan ditetapkan oleh pemerintah baik dari produksi, distribusi, dan konsumsi serta penepatan harga
· Tidak ada kebebabasan dalam berusaha karena hak milik perorangan atau swasta tidak diakui
· Seluruh alat-alat produksi dikuasai oleh negara.
b. Kebaikan sistem ekonomi terpusat
· Pemerintah dapat melakukan pengawasan dan pengendalian dengan mudah
· Pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh kegiatan perekonomian.
· Kemakmuran masyarakat merata.
· Terdapat perencanaan pembangunan yang lebih cepat direalisasikan.
c. Keburukan sistem ekonomi terpusat
· Terdapat penindasan daya kreasi masyarakat sehingga hampir semua inisiatif, inovasi diprakarsai oleh pemerintah.
· Terdapat pasar gelap yang diakibatkan adanya pembatasan yang terlalu ketat oleh pemerintah.
· Masyarakat tidak dijamin dalam memilih dan menentukan jenis pekerjaan serta memilih barang konsumsi yang dikehendaki.
· Pemerintah bersifat paternalistis, artinya aturan ditetapkan oleh pemerintah seluruhnya benar dan harus dipatuhi
3. Sistem Ekonomi Liberal (Kapitalis) : Sistem ekonomi liberal ialah sistem ekonomi berdasarkan kebebasan seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat dalam kegiatan perekonomian tanpa adanya campur tangan daripada pemerintah. Suatu kondisi dalam mana pemerintah benar-benar lepas tangan dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam istilah ekonomi disebut laissez-faire. Negara-negara penganut sistem ekonomi liberal antara lain: Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Belgia, Irlandia, Swiss, Kanada, dan Indonesia {yang|dengan} pernah menganut sistem ekonomi liberal pada tahun 1950-an.
a. Ciri-ciri sistem ekonomi liberal
· Swasta/masyarakat diberikan banyak kebebasan dalam melakukan kegiatan perekonomian
· Memiliki kebebasan memiliki barang modal (barang kapital).
· Dalam melakukan tindakan ekonomi dilandasi atas semangat untuk mencari keuntungan sendiri.
b. Kebaikan sistem ekonomi liberal
· Terdapat persaingan yang mendorong kemajuan usaha.
· Campur tangan pemerintah dalam kegiatan perekonomian ekonomi kecil sehingga memberikan kesempatan lebih luas bagi pihak swasta.
· Produksi berdasar pada permintaan pasar ataupun kebutuhan masyarakat.
· Pengakuan hak milik oleh negara, memberikan mansyarakat semangat dalam berusaha.
c. Keburukan sistem ekonomi liberal
· Adanya praktik persaingan tidak sehat, yaitu penindasan bagi pihak lemah.
· Dapat menimbulkan monopoli yang merugikan masyarakat.
· Timbulnya praktik yang tidak jujur yang dengan berlandas mengejar keuntungan sebesar-besarnya, sehingga kepentingan umum biasa tidak diperhatikan atau dikesampingkan.
4. Sistem Ekonomi Campuran : Sistem ekonomi campuran adalah suatu sistem ekonomi yang di satu sisi pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berusaha melakukan kegiatan ekonomi, akan tetapi disisi lain pemerintah memiliki campur tangan dalam perekonomian dengan tujuan menghindari penguasaan secara penuh dari segolongan masyarakat pada sumber daya ekonomi.
a. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran
· Adanya pembatasan pihak swasta oleh negara pada bidang-bidang yang menguasai hajat hiduporang banyak yang dikuasai oleh negara.
· Terdapat campur tangan pemerintah terhadap mekanisme pasar melalui berbagai kebijakan ekonomi
· Mekanisme kegiatan perekonomian teradalah campur tangan pemerintah dengan berbagai kebijakan ekonomi.
· Hak milik perorangan diakui, asalkan penggunaannya tidak merugikan kepentinga umum.
b. Kebaikan sistem ekonomi campuran
· Sektor ekonomi dikuasai oleh pemerintah yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat.
· Hak individu/swasta diakui dengan jelas.
· Harga lebih mudah untuk dikendalikan.
c. Keburukan sistem ekonomi campuran
· Peranan pemerintah lebih berat dibandingkan dengan swasta.
· Timbulnya KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) dalam pemerintah karena banyak sektor-sektor produksi yang lebih menguntungkan pihak pemerintah sedangkan sedikit sekali pengawasannya.
5. Sistem Ekonomi Pancasila : Sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang didasari dari jiwa ideologi Pancasila yang dalamnya terdapat makna demokrasi ekonomi yaitu kegiatan ekonomi berdasarkan usaha bersama dengan asas kekeluargaan dan kegotong royongan dari, ole, dan untuk rakyat dalam bimbingan dan pengawasan pemerintah. Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Pancasila, terdapat pada UUD 1945 Pasal 33, dan GBHN Bab III B No. 14. Berikut ini ciri-ciri pokok sistem ekonomi Pancasila.
Ø Pasal 33 Setelah Amandemen 2002
ü Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
ü Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
ü Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
ü Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
ü Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.
Ø GBHN Bab III B No. 14
Pembangunan ekonomi yang didasarkan kepada demokrasi ekonomi menentukan bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan. Oleh karenanya maka pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha; sebaliknya dunia usaha perlu memberikan tanggapan terhadap pengarahan dan bimbingan serta penciptaan iklim tersebut dengan kegiatan yang nyata.
Ø Faktor Penyebab Macam-Macam Sistem Ekonomi
Timbulnya beragam sistem ekonomi tersebut dalam suatu negaa disebabkan karena beberapa faktor penyebab antara lain sebagai berikut :
ü Ada tidaknya campur tangan pemerintah pada kegiatan ekonomi.
ü Terdapat pada sistem pemerintahan yang dijalankan suatu negara
ü Kepemilikan negara terhadap faktor-faktor produksi.
ü Sumber daya yang dimiliki dalam negara tersebut.
b. Sistem Politik
Dalam perspektif sistem, sistem politik adalah subsistem dari sistem sosial. Perspektif atau pendekatan sistem melihat keseluruhan interaksi yang ada dalam suatu sistem yakni suatu unit yang relatif terpisah dari lingkungannya dan memiliki hubungan yang relatif tetap di antara elemen-elemen pembentuknya. Kehidupan politik dari perspektif sistem bisa dilihat dari berbagai sudut, misalnya dengan menekankan pada kelembagaan yang ada kita bisa melihat pada struktur hubungan antara berbagai lembaga atau institusi pembentuk sistem politik. Hubungan antara berbagai lembaga negara sebagai pusat kekuatan politik misalnya merupakan satu aspek, sedangkan peranan partai politik dan kelompok-kelompok penekan merupakan bagian lain dari suatu sistem politik. Dengan mengubah sudut pandang maka sistem politik bisa dilihat sebagai kebudayaan politik, lembaga-lembaga politik, dan perilaku politik.
Model sistem politik yang paling sederhana akan menguraikan masukan (input) ke dalam sistem politik, yang mengubah melalui proses politik menjadi keluaran (output). Dalam model ini masukan biasanya dikaitkan dengan dukungan maupun tuntutan yang harus diolah oleh sistem politik lewat berbagai keputusan dan pelayanan publik yang diberian oleh pemerintahan untuk bisa menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat. Dalam perspektif ini, maka efektifitas sistem politik adalah kemampuannya untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat.
Secara umum pengertian sistem politik adalah sebuah sistem yang terdapat dalam suatu negara atau masyarakat yang telah memiliki badan badan atau organisasi. Untuk mengetahui lebih jelas lagi tentang sistem politik, baca ulasan pengertian sistem politik menurut para ahli di bawah ini.
Ø Pengertian Sistem Politik Menurut Para Ahli
1. Pengertian sistem politik menurut Samuel P. Huntington bahwa sistem politik terbagi atas 5 definisi sesuai dengan komponen yang dimilikinya yaitu :
ü Sistem politik sebagai Budaya (kultur) , yaitu nilai-nilai (values), sikap sikap (attitudes), orientasi (orientation), mitos (myths) dan kepercayaan (beliefs) yang relevan terhadap poltik dan yang berpengaruh dalam masyarakat.
ü Sistem politik sebagai struktur, yaitu organisasi formal dalam masyarakat di mana digunakan untuk menjalankan keputusan keputusan yang berwenang seperti misalnya partai politik, badan perwakilan rakyat, eksekutif dan birokrasi.
ü Sistem politik sebagai Kelompok (The political system as a group) yaitu bentuk bentuk sosial dan ekonomi baik yang formal ataupun nonformal, yang berpartisipasi dalam politik yang mengajukan tuntutan tuntutan terhadap struktur struktur politik.
ü Sistem politik sebagai kepemimpinan (The political system as leadership) bahwa individu dalam lembaga lembaga politik dan kelompok kelompok politik yang menjalankan pengaruh lebih daripada lainnya dalam memberikan alokasi nilai nilai.
ü Sistem politik sebagai kebijakan bahwa pola pola kegiatan pemerintahan yang secara sadar terbentuk untuk mempengaruhi distribusi keuntungan dalam masyarakat.
2. Pengertian sistem politik menurut Robert Dahl bahwa sistem politik adalah suatu pola yang tetap dari hubungan manusia yang melibatkan makna yang luas dari kekuasaan, aturan aturan dan kewenangan.
3. Pengertian sistem politik berdasarkan Sri Soemantri bahwa sistem politik adalah pelembagaan dari hubungan antara manusia yang dilembagakan dalam bermacam macam badan politik, baik suprastruktur poliik dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik adalah lembaga lembaga negara yang bersangkutan, yang pada umumnya berupa lembaga legislatif dengan kekuasaan legislatif (the legislature with legislative power), lembaga eksekutif dengan kekuasaan eksekutif (the executive with the executive power) serta lembaga yudisiil dengan kekuasaan yudikatif (judiciary with judicial powers). Pengertian infrastruktur politik adalah suatu negara pada umumnya memiliki 5 komponen yaitu partai politik, kelompok, kepentingan (interest group), kelompok penekan (pressure group), alat komunikasi politik (media of political communication), dan tokoh politik (political figure).
4. Pengertian sistem politik menurut David Easton bahwa sistem politik adalah sebuah sistem yang terdiri dari alokasi nilai nilai dan pengalokasian nilai nilai yang ada bersifat paksaan serta mengikat masyarakat secara keseluruhan. Davin Easton menambahkan bahwa sistem politik dapat dikenali sebagai sebuah interaksi yang diabstraksikan dari seluruh tingkatan sosial, melalu makna nilai nilai dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat.
5. Pengertian sistem politik Menurut Gambriel Almond bahwa sistem politik adalah sebuah sistem interaksi yang dapat ditemukan dalam masyarakat merdeka (The political system is a system of interaction that can be found in a free society), yang menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi. Fungsi integrasi yang dijalankan oleh sistem politik untuk mencapai kesatuan dan persatuan dalam masyarakat yang bersangkutan. sedangkan fungsi adaptasi adalah sebuah fungsi penyesuaian terhadap lingkungan.
6. Pengertian Sistem politik menurut Rusadi Sumintapura bahwa sistem politik adalah mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang menunjukkan suatu proses yang langgeng.
7. Pengertian sistem politik menurut Sukarna bahwa sistem politik adalah suatu tata cara untuk mengatur atau mengelola bagaimana memperoleh kekuasaan dalam negara, mempertahankan kedudukan kekuasaan dalam negara, mengatur hubungan pemerintah dengan rakyat atau sebaliknya dan mengatur hubungan negara dengan negara, atau dengan rakyatnya atau dengan cara singkat dapat dikatakan bahwa sistem politik adalah tata cara mengatur negara.
Ø Istilah-Istilah dalam Konsep Sistem Politik
ü Proses Sistem Politik : Proses adalah pola-pola tingkah laku (sosial dan politik) yang dibuat oleh manusia yang bertujuan mengatur hubungan antara satu sama lain. Dalam suatu negara, lembaga-lembaga seperti parlemen, partai, birokrasi, sekalipun sudah ada yang memiliki kehidupan sendiri yang sebenarnya merupakan proses dari pola-pola ulangannya yang sudah mantap dan mencerminkan struktur.
ü Struktur Sistem Politik : Struktur adalah mencakup pada lembaga-lembaga formal dan juga informal, misalnya parlemen, kepala negara, jaringan komunikasi, kelompok kepentingan, dan sebagainya.
ü Fungsi Sistem Politik : Fungsi adalah membuat keputusan-keputusan, policy (kebijakan) dengan mengikat mengenai alokasi dari nilai-nilai yang sifatnya material yang mengarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan masyarakat.
Sistem politik memiliki 4 variabel yaitu sebagai berikut :
a. Kekuasaan, sebagai cara dalam mencapai keinginannya seperti membagi sumber-sumber di antara setiap kelompok dalam masyarakat.
b. Kepentingan, yaitu tujuan-tujuan yang dikejar oleh pelaku-pelaku atau kelompok dalam politik
c. Kebijakan, adalah hasil dari interaksi antara kekuasaan dan kepentingan, yang biasanya dalam bentuk perundang-undangan.
d. Budaya politik, adalah orientasi dari subjektif individu dalam sistem politik.
Ø Ciri-Ciri Sistem Politik
Menurut Gabriel A. Almond sistem polit memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
a. Semua sistem politik termasuk yang paling sederhana mempunyai kebudayaan politik. Dalam pengertian bahwa masyarakat yang paling sederhanapun mempunyai sistem politik yang terdapat dalam masyarakat yang apaling fleksibel sekalipun.
b. Semua sistem politik menjalankan fungsi-fungsi yang sama walaupun tingkatanya berbeda-beda yang ditimbulkan karena perbedaan struktur.
c. Semua struktur politik baik pada masyarakat yang primitif maupun modern melaksanakan banyak fungsi.
d. Semua sistem politik adalah sistem campuran dalam pengertian kebudayaan. Secara rasional tidak ada struktur dan kebudayaan yang semuanya modern atau primitif, melainkan dalam pengertian kebudayaan, semuanya campuran antara unsur modern dan unsur tradisional.
Ø Komponen Sisitem Politik
Menurut Samuel P.Huntingon komponen sistem politik meliputi:
a. kultur, yaitu nilai-nilai, sikap, orientasi, mitos dan kepercayaan yang relevan terhadap politik yang berpenagruh terhadap masyarakat
b. struktur, yaitu organisasi formal dalam masyarakat yang digunakan untuk menjalankan keputusan-keputusan yang berwenang.
c. kelompok, yaitu bentuk-bentk social dan ekonomi, baik formal maupun nonformal, yang berpartisipasi dalam mengajukan tuntutan-tuntutan terhadap struktur politik
d. kepemimpinan, yaitu individu dalam lembaga-lembaga politik dan kelompok-kelompok politik yang menjalankan pengaruh lebih daripada yang lainnya dalam memberikan alokasi nilai-nilai
e. kebijakan, yaitu pola-pola kegiatan pemerintahan yang secara sadar terbentuk untuk mempengaruhi distribusi keuntungan dalam masyarakat
C. Kapitalisme dan Sosialisme
1. Kapitalisme
Kapitalisme atau Kapital adalah sistem ekonomi di mana perdagangan, industri dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan membuat keuntungan dalam ekonomi pasar. Pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Demi prinsip tersebut, maka pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna keuntungan bersama, tapi intervensi pemerintah dilakukan secara besar-besaran untuk kepentingan-kepentingan pribadi.
Istilah kapitalisme, dalam arti modern, sering dikaitkan dengan Karl Marx. Dalam magnum opus Das Kapital, Marx menulis tentang "cara produksi kapitalis" dengan menggunakan metode pemahaman yang sekarang dikenal sebagai Marxisme. Namun, sementara Marx jarang menggunakan istilah "kapitalisme", namun digunakan dua kali dalam interpretasi karyanya yang lebih politik, terutama ditulis oleh kolaborator Friedrich Engels. Pada abad ke-20 pembela sistem kapitalis sering menggantikan kapitalisme jangka panjang dengan frase seperti perusahaan bebas dan perusahaan swasta dan diganti dengan kapitalis rente dan investor sebagai reaksi terhadap konotasi negatif yang terkait dengan kapitalisme.
Ø Sistem Ekonomi Kapitalis
Sistem ekonomi kapitalis dikenal juga sebagai sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi kapitalis merupakan suatu sistem ekonomi yang menghendaki kebebasan yang seluas-luasnya bagi setiap individu untuk melakukan tindakan ekonomi tanpa campur tangan dari pemerintah. Kondisi ini benar-benar tidak memerlukan campur tangan pemerintah atau dengan kata lain, pemerintah akan benar-benar lepas tangan terhadap pengambilan keputusan ekonomi.
Sistem ekonomi ini pernah dianut Indonesia di tahun 1950-an sebelum akhirnya diganti dengan sistem ekonomi Pancasila. Negara lainnya yang menganut sistem ekonomi kapitalis antara lain: Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Perancis, Belgia, Irlandia, dan Swiss.
Ø Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Kapitalis
1. Diakuinya kebebasan pihak swasta/masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan ekonomi.
2. Diakuinya kebebasan memiliki barang modal (barang kapital).
3. Dalam melakukan tindakan ekonomi dilandasi semangat untuk mencari keuntungan sendiri.
4. Sebagai suatu sistem ekonomi, ekonomi kapitalis tentunya memiliki juga kelebihan dan kekurangan. Berikut ini kelebihan dan kekurangannya :
Ø Kelebihan Sistem Ekonomi Kapitalis
1. Adanya persaingan sehingga mendorong kemajuan usaha.
2. Campur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi kecil sehingga mendorong kesempatan lebih luas bagi pihak swasta.
3. Produksi didasarkan pada permintaan pasar atau kebutuhan masyarakat.
4. Pengakuan hak milik oleh negara mendorong semangat usaha masyarakat.
Ø Kekurangan Sistem Ekonomi Kapitalis
1. Adanya praktik persaingan tidak sehat, yaitu penindasan pihak yang lemah.
2. Persaingan tidak sehat dapat menimbulkan monopoli yang merugikan masyarakat.
3. Timbulnya praktik yang tidak jujur yang didasari mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya, sehingga hal ini telah menyampingkan kepentingan umum.
2. Sosialisme
Sosialisme atau sosialis adalah sistem sosial dan ekonomi yang ditandai dengan kepemilikan sosial dari alat-alat produksi dan manajemen koperasi ekonomi, serta teori politik dan gerakan yang mengarah pada pembentukan sistem tersebut. "Kepemilikan sosial" bisa merujuk ke koperasi, kepemilikan umum, kepemilikan negara, kepemilikan warga ekuitas, atau kombinasi dari semuanya. Ada banyak jenis sosialisme dan tidak ada definisi tunggal secara enskapitulasi dari mereka semua Mereka berbeda dalam jenis kepemilikan sosial yang mereka ajukan, sejauh mana mereka bergantung pada pasar atau perencanaan, bagaimana manajemen harus diselenggarakan dalam lembaga-lembaga yang produktif, dan peran negara dalam membangun sosialisme.
Istilah ini mulai digunakan sejak awal abad ke-19. Dalam bahasa Inggris, istilah ini digunakan pertama kali untuk menyebut pengikut Robert Owen pada tahun 1827. Di Perancis, istilah ini mengacu pada para pengikut doktrin Saint-Simon pada tahun 1832 yang dipopulerkan oleh Pierre Leroux dan J. Regnaud dalam l'Encyclopédie Nouvelle. Penggunaan istilah sosialisme sering digunakan dalam berbagai konteks yang berbeda-beda oleh berbagai kelompok, tetapi hampir semua sepakat bahwa istilah ini berawal dari pergolakan kaum buruh industri dan buruh tani pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20 berdasarkan prinsip solidaritas dan memperjuangkan masyarakat egalitarian yang dengan sistem ekonomi menurut mereka dapat melayani masyarakat banyak daripada hanya segelintir elite.
Ø Sistem Ekonomi Sosialis
Sistem ekonomi sosialis dikenal juga dengan sistem ekonomi terpusat. Sistem ekonomi sosialis merupakan suatu sistem ekonomi di mana pemerintah memegang peranan paling penting atau dominan dalam pengaturan kegiatan ekonomi. Dominasi yang dilakukan pemerintah itu dapat berupa pembatasan-pembatasan terhadap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Negara-negara yang menganut sistem ekonomi ini antara lain, China, Rusia, serta beberapa negara di Eropa Timur yang merupakan bekas jajahan Rusia.
Ø Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Sosialis
1. Kegiatan perekonomian dari produksi, distribusi, dan konsumsi serta harga ditetapkan pemerintah dengan peraturan negara.
2. Hak milik perorangan atau swasta tidak diakui, sehingga kebebasan individu dalam berusaha tidak ada.
3. Alat-alat produksi dikuasai oleh negara.
4. Sebagai suatu sistem ekonomi, ekonomi sosialis tentunya memiliki juga kelebihan dan kekurangan. Berikut ini kelebihan dan kekurangannya :
Ø Kelebihan Sistem Ekonomi Sosialis
1. Pemerintah lebih mudah dalam mengadakan pengawasan dan pengendalian.
2. Pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh kegiatan ekonomi.
3. Kemakmuran masyarakat merata.
4. Perencanaan pembangunan lebih cepat direalisasikan.
Ø Kekurangan Sistem Ekonomi Sosialis
1. Adanya pemasungan daya kreasi masyarakat sehingga hampir semua inisiatif, inovasi diprakarsai oleh pemerintah.
2. Adanya pasar gelap yang diakibatkan adanya pembatasan yang terlalu ketat oleh pemerintah.
3. Anggota masyarakat tidak dijamin untuk memilih dan menentukan jenis pekerjaan serta memilih barang konsumsi yang dikehendaki.
4. Pemerintah bersifat paternalistis, artinya apa yang telah diatur/ditetapkan oleh pemerintah adalah benar dan harus dipatuhi.
D. Persaingan Terkendali
Berdasarkan sistem pemilikan sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi, tak terdapat alasan untuk menyatakan bahwa sistem ekonomi kita adalah kapitalistik. Indonesia mengakui pemilikan individual atas faktor-faktor produksi; kecuali untuk sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Jadi secara konstitusional, sistem ekonomi indonesia bukan kapitalisme dan bukan pula sosialisme.
Sehubungan dengan persaingan antar badan-usaha, tidak terdapat rintangan bagi suatu perusahaan untuk memasuki bidang usaha tertentu. Namun untuk menghindari persaingan tak sehat dalam pasar barang tententu yang sudah jenuh, pemerintah mengendalikannya dengan membuka prioritas-prioritas bidang usaha.
Jadi pada kesimpulannya, bahwa iklim persaingan berekonomi dan kompetisi berbisnis di indonesia bukanlah persaingan yang bebas-lepas, melainkan persaingan yang terencana-terkendali.
Untuk mengetahui sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara, maka perlu dianalisis kandungan faktor-faktor tersebut diatas.
Ø Sistem ekonomi Indonesia (sistem persaingan terkendali)
1. Bukan kapitalis dan bukan sosialis. Indoensia mengakui kepemilikan individu terhadap sumber ekonomi, kecuali sumber ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara sesuai dengan UUD 45.
2. Pengakuan terhadap kompetisi antar individu dalam meningkatkan taraf hidup dan antar badan usaha untuk mencari keuntungan, tapi pemerintah juga mengatur bidang pendidikan, ketenagakerjaan, persaingan, dan membuka prioritas usaha.
3. Pengakuan terhadap penerimaan imbalan oleh individu atas prestasi kerja dan badan usaha dalam mencari keuntungan. Pemerintah mengatur upah kerja minimum dan hukum perburuhan.
4. Pengelolaan ekonomi tidak sepenuhnya percaya kepada pasar. Pemerintah juga bermain dalam perekonomian melalui BUMN dan BUMD serta departemen teknis untuk membantu meningkatkan kemampuan wirausahawan (UKM) dan membantu permodalan.
E. Kadar Kapitalisme dan Kadar Sosialisme
Unsur-unsur kapitalisme dan sosialisme jelas terkandung dalam pengorganisasian ekonomi Indonesia. Untuk melihat seberapa tebal kadar masing-masing “isme” ini mewarnai perekonomian, seseorang bisa melihatnya dari dua pendekatan. Pertama adalah dengan pendekatan faktual structural, yakni menelaah peranan pemerintah atau negara dalam struktur perekonomian. Kedua adalah pendekatan sejarah , yakni dengan menelusuri bagaimana perekonomian bangsa diorganisasikan dari waktu ke waktu.
Untuk mengukur kadar keterlibatan pemerintah dalam perekonomian dengan pendekatan faktualstruktural, dapat digunakan kesamaan agregat Keynesian yang berumuskan :
Y = C + I + G + (X – M) Keterangan: Y = pendapatan nasional
C = konsumsi masyarakat
I = investasi
G = pengeluaran pemerintah
X = ekspor
M = impor
Dengan formula ini berarti produk atau pendapatan nasional dirinci menurut penggunanaan atau sector pelakunya. Kesamaan ini merupakan rumus untuk menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Variable C melambangkan konsumsi masyarakat, mewakili sektor orang perorangan atau rumah tangga.variabel I melambangkan pengeluaran investasi perusahaan-perusahaan, mewakili sektor usaha swasta. Sektor pemerintah diwakili oleh variable G yang melambangkan pengeluaran konsumsi pemerintah. Adapun X dan M masing-masing melambangkan ekspor dan impor, mewakili sektor perdagangan luar negeri negara yang bersangkutan.
Sistem ekonomi campuran dengan persaingan terkendali, agaknya merupakan sistem ekonomi yang tepat untuk mengelola perekonomian indonesia. Walaupun demikian, akhir-akhir ini kita dapat menyaksikan dan merasakan betapa perekonomian Indonesia semakin bersifat liberal dan kapitalistik. Terdapat cukup bukti untuk menunjukan kadar kapitalisme yang semakin tebal.
Derasnya arus globalisasi bersamaan dengan bubarnya sejumlah negara komunis utama yang bersistem ekonomi sosialisme, telah menggiring Indonesia terseret arus kapitalisme. Apakah bangsa dan masyarakat kita pada akhirnya akan dapat menerima sistem ekonomi kapitalisme yang kian menggejala sekarang ini, sejarahlah kelak yang akan menjawabnya.
Sumber-Sumber :